TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menggenjot peningkatan rasio elektrifikasi, khususnya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Menghadapi tantangan geografis yang berat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara memprioritaskan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai solusi paling efektif.
Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Kaltara, Azis, menyebutkan bahwa letak geografis Kaltara di garis khatulistiwa menjadi keunggulan tersendiri.
“Kami terus menerima proposal dari desa-desa yang mendesak permohonan penerangan. Ini menunjukkan betapa besarnya harapan masyarakat terhadap kehadiran listrik,” ujar Azis di Tanjung Selor.
Azis mengungkapkan, hingga saat ini lebih dari lima desa telah mengajukan usulan resmi pembangunan infrastruktur listrik. Beberapa di antaranya adalah Desa Tagul, Desa Linsayung, Desa Buong Baru di Kabupaten Tana Tidung, serta Desa Tanjung Buka SP 6 di Kabupaten Bulungan.
Meski belum menyertakan desain teknis secara rinci, usulan tersebut menegaskan kebutuhan mendesak masyarakat terhadap akses listrik yang selama ini belum terjangkau jaringan PLN.
Di sisi lain, Azis mengakui bahwa pemanfaatan potensi energi lain seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), khususnya di Kabupaten Malinau, masih menghadapi kendala teknis. Salah satu tantangan utama adalah jarak antara sumber air dan pemukiman warga.
“PLTS lebih unggul karena bisa dipasang di lokasi mana pun. Sementara mikrohidro sangat bergantung pada kedekatan sumber air dengan desa. Inilah yang membuat PLTS menjadi prioritas utama kami,” jelasnya.
Berdasarkan data Dinas ESDM Kaltara, sekitar 105 desa hingga kini masih belum menikmati aliran listrik. Mengingat besarnya biaya pembangunan infrastruktur energi, Pemprov Kaltara terus berupaya mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
“Kami akan segera melakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan lokasi dan akses medan. Secara bersamaan, kami juga aktif mengajukan bantuan ke pemerintah pusat melalui APBN maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), agar masyarakat desa segera merasakan manfaat listrik,” pungkas Azis.
