BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyiapkan strategi menghadapi rencana pemangkasan anggaran tahun 2026 oleh pemerintah pusat. Sektor energi menjadi salah satu fokus utama agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, menegaskan pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) guna mengamankan pendanaan pembangunan sektor energi.
“Kami harus lebih cepat dan agresif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, agar pembangunan sektor energi di Kaltara tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran daerah,” ujar Yosua di Bulungan.
Salah satu fokus utama yang terus diperjuangkan adalah pemerataan akses listrik, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan yang hingga kini masih belum sepenuhnya teraliri listrik.
Yosua menyebutkan, Dinas ESDM Kaltara telah menyiapkan dan mengajukan dokumen usulan desa-desa prioritas yang membutuhkan elektrifikasi. Usulan tersebut telah dikomunikasikan secara intensif kepada pemerintah pusat.
“Masih banyak wilayah di Kaltara yang belum memiliki akses listrik. Dokumen pengajuan desa-desa prioritas sudah kami siapkan, dengan harapan Kaltara bisa menjadi prioritas nasional sehingga pendanaannya bersumber dari pusat atau PLN,” jelasnya.
Selain itu, Dinas ESDM Kaltara juga mencermati potensi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Namun hingga kini, besaran DBH Migas untuk tahun anggaran mendatang masih belum diterima secara resmi.
“Terkait DBH Migas, kami belum menerima data resmi dari pusat sehingga belum diketahui jumlah pastinya,” tambah Yosua.
Langkah proaktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat ini diharapkan mampu menjadi solusi di tengah keterbatasan fiskal daerah, sekaligus memastikan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Utara tetap terpenuhi.
